Laman

"46 Tahun KORPRI Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa"

Sabtu, 14 Februari 2015

BUPATI OGAN ILIR AJUKAN 4 RAPERDADI DPRD OGAN ILIR

INDRALAYA – Penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dilakukan Bupati Ogan Ilir Ir. H. Mawardi Yahya dihadapan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir Jumat 13 Februari 2015. ke-4 Raperda Kab Ogan Ilir tersebut merupakan Raperda Usul pihak eksekutif (Pemkab Ogan Ilir) yang diajukan pada tahun sidang 2015 ini. 
Rapat paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ogan Ilir Drs. H. Ahmad Yani, MM dan Wakil Ketua I, Ahmad Syafei, S.Sos, M.Si. Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir Drs. HM Daud Hasyim, Sekda Ir. H. Sobli,  M.Si, unsur muspida, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4 Raperda yang diajukan pihak Eksekutif  adalah:

1. Raperda tentang Pemilihan Kades, 
2. Raperda tentang Pembentukan Organisasi pengelolaan aset daerah, 
3. Raperda tentang kawasan tanpa asap rokok, dan 
4. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah.
Bupati dalam pidatonya menyampaikan, bahwa sekecil apapun yang terkait aset daerah harus ada penginventarisasiannya. Jangan sampai ada aset yang dikuasai orang tapi tidak jelas kondisinya.
“Saya dapat informasi, banyak sepeda motor yang dikuasai mantan anggota DPRD dan belum dikembalikan Tolong seluruh aset itu dibuatkan suratnya sebagai pinjam pakai  sehingga nantinya diketahui nilainya,” ujar Mawardi.
Bupati Ogan Ilir yang 2 periode menjabat Bupati juga menjelaskan, bila salah satu syarat Kabupaten untuk meraih Predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) harus  ada kelengkapan administrasi aset daerah. Sementara di Ogan Ilir  masih banyak aset daerah yang belum terdata karena  belum dikembalikan ke pemerintah daerah.
Mengenai Raperda tentang kawasan tanpa asap rokok, Bupati menjelaskan, raperda tersebut diusulkan lantaran untuk menjaga kesehatan masyarakat akan bahaya asap rokok.
“Ya, ini berhubungan dengan kesehatan. Kami menilai sangat perlu. Kesehatan adalah hak semua orang. Sedangkan Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, sampai saat ini masih banyak kades yang dipimpin oleh pejabat sementara (Pjs). Pjs harus dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk pemilihan agar calon-calon pemimpin desa lebih kredibel,” paparnya.
Sebelumnya, pada Kamis (12/2), juga dilakukan Rapat paripurna dewan dengan agenda menyetujuai 19 raperda baik usulan eksekutif maupun legislatif.
Sedangkan usulan legislatif ada 19 usulan raperda diantaranya, Perda tentang Pengelolaan tempat pemakaman, Perda tentang Larangan pembakaran lahan perkebunan, Perda tentang Usaha warnet dan lain-lain.