Laman

"46 Tahun KORPRI Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa"

Kamis, 19 Maret 2015

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BKN SOSIALISASI UU DAN DIKLAT ASN DI PEMKAB OGAN ILIR


INDRALAYA - Bertempat di ruang Rapat Bupati Ogan Ilir di KPT Pemkab Ogan Ilir di Tanjung Senay kamis 20 Maret 2015 telah dilaksanakan Sosialisasi Diklat Manajemen ASN oleh Kepala Pusat Pengembangan ASN BKN Pepen Julia Effendi, S.IP, M.Si beserta staff Herawati, S.Sos, Sarikin, S.Sos, dan Putri Hartati, SE, M.Si. berlangsung dari pukul 09.00 sampai pukul 12.15 WIB. Kunjungan Sosialisasi undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diterima oleh Sekretaris Daerah
Kab Ogan Ilir Ir. H. SOBLI, MSI bersama seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Ogan Ilir. Pemerintah Daerah Ogan Ilir sangat menyambut baik dan penghargaan setinggi tingginya kepada Kepala Pusat Pengembangan ASN BKN yang secara langsung mengunjungi Kantor Bupati Ogan Ilir, kata H. Sobli dalam sambutannya. SEKDA Sobli juga mengapresiasi sosialisasi undang undang ASN ini  karena sudah ditunggu tunggu berikut petunjuk pelaksanaan ASN itu sendiri.  Kepala Pusat Pengembangan ASN BKN dalam paparannya menjelaskan bahwa sesuai undang undang Nomor 5 tahun 2014 itu mengatur tentang kebijakan dan pengelolaan ASN pasca dicabutnya undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang PN
Pepen  Julia Effendi Ka Pusat Pengembangan ASN BKN menyebutkan bahwa dalam UU ASN diatur bahwa ASN/PNS diberikan jabatan yaki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional menurut Pepen meliputi Jafung Keahlian dan Jafung Keterampilan. Jafung keahlian terdiri ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama. Sedangkan jafung keterampilan terdiri dari pemula, terampil, mahir dan penyelia.
Selain itu seorang ASN yang telah memiliki Jabatan Fungsional, harus memiliki sejumlah kompetensi yakni komptensi teknis, kometensi manajerial dan kompetensi soaial kultural. Kompetensi ini menurut Pepen Julia Ka Pusbang ASN dapat diperoleh melalui Pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus-kursus, penataran, praktek kerja di instansi pusat dan daerah selama 1 tahun, dan pertukaran ASN.  Mengenai Formasi Jabatan Kapus menyampaikan bahwa formasi jabatan akan dilakukan melalui : 1) Penyesuaian/Inpassing, 2) Pengangkatan Pertama, dan 3) Pengangkatan dari jabatan lain.
Sedangkan untuk Kompetensi penilaian Prestasi Kerja ASN  dilakukan melalui Diklat, Uji Kompetensi dan Tugas belajar.
Mengenai hak ASN untuk mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jafung, saat ini sedang disusun RPP tentang Gaji ASN, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas lain yang dibayarkan melalui APBN dan APBD masing-masing.
UU ASN juga menjelaskan bahwa batas usia pensiun bagi ASN untuk pejabat administrasi adalah 58 tahun, ASN pejabat Pimpinan Tinggi mencapai 60 tahun, sedabgkan untuk jabatan fungsional tertentu dapat diperpanjang hingga 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun.