Laman

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT OGAN ILIR SIAP MENSUKSESKAN ASIAN GAMES 2018 DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN 18-8-2018

Jumat, 20 Maret 2015

KESIAPAN PILKADA OGAN ILIR 9 DESEMBER 2015


PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel mulai merancang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Dipastikan, pesta rakyat ini bakal digelar 9 Desember mendatang. Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak. Enam daerah lainnya antara lain
OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas, Pali, Musi Rawas Utara.
Ahmad Naafi, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum, Pengawasan, Sosialisasi dan pendidikan pemilih mengatakan bahwa KPU RI sudah menyiapkan 10 draf peraturan KPU mengenai teknis dan pelaksanaan Pilkada serentak nanti. Pembahasan mengenai pemuktahiran data dan daftar pemilih, pencalonan, laporan dana kampanye dan kampanye. Untuk tahapan program dan jadwal, norma standar dan prosedur serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian logistic, sosialisasi dan partisipasi masyarakat.
Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan 30 Miliar dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada langsung satu putaran. Anggaran ini supporting langsung dari dana APBD. Mengenai anggaran Naafi mengatakan bahwa salah satu poin perubahan yang telah disepakati oleh DPR-RI adalah anggaran pilkada serentak ini berasal dari APBD dan ditopang dari APBN.
Pembentukan petugas pemilihan kecamatan (PPK)dan panitia pemungutan suara (PPS) mulai dilaksanakan pada 19 April 2015 - 18 Mei 2015. Sementara kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), 9 September 2015 sampai 8 November 2015. Pendaftaran pasangan calon itu sendiri dibuka pada tanggal 22 Juli 2015 sampai tanggal 24 Juli 2015 di KPU Kabupaten Ogan Ilir. Untuk calon independen dukungan penduduk 3,5 persen sesuai dengan Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan beberapa waktu lalu.
Pada bulan Agustus 2015, Kabupaten Ogan Ilir mulai kampanye dan hari pemungutan suara disepakati sentak bersama Kabupaten lain pada 9 Desember 2015. Namun rancangan ini masih bisa berubah menyusul masukan uji public yang sedang dilakukan KPU RI melibatkan segenap unsur masyarakat, diantaranya LSM, Forludem, dan Partai politik.