ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMSEL KUNJUNGI OGAN ILIR

INDRALAYA --  10 orang anggota DPRD Sumsel Dapil 3, Rabu (19/8) melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus reses kesiapan Pilbup Kabupaten Ogan Ilir, di kantor Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Ogan Ilir Jalan Raya Lintas Timur Km 34 Indralaya.

Kesiapan para penyelenggara dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD Sumsel saat Kunjungan Kerja (Kunker) tahap 2 Reses dapil sumsel 3 di kantor KPUD OI.

Anggota DPRD Sumsel yang menghadiri reses antara lain Hardi Sopuan,
H Muchendi Mahzareki, H Gantada, Imron, Elyanuddin, Rozak Amin, Ike, Wiwin, Asweni dan H Surip.

Kedatangan beberapa orang anggota DPRD Sumsel itu, diterima Ketua KPU Kabupaten OI Annahrir SAg beserta Komisioner KPU Kabupaten OI lainnya, dan Ketua Panwaslu OI Syamsul Alwi beserta anggota.

H Surip, selaku pimpinan rombongan dewan dan H Rozak,  menanyakan keabsahan jejak pendidikan para calon serta meminta informasi tentang kesiapan pelaksanaan pemilu serentak.

Menurut Annahrir SAg, untuk saat ini, pihak panitia Adhock sudah dibentuk, seperti 16 PPK dan 241 desa /kelurahan untuk PPS. Sedangkan untuk Evaluasi TPS 940 dari Pileg dan Pilpres akan dikerucutkan menjadi 817 TPS.

"Tahapan 1 pilbup, adalah pencalonan, KPU Kabupaten OI sudah menerima 3 pasangan kandidat balon bupati dan wakil. Antara lain, dua kandidat diusung dari Parpol dan satunya dari perseorangan. Dimana, saat ini lagi proses verifikasi. Insyallah pada tanggal 24 Agustus nanti tahapan penetapan calon, dan tanggal 25 penetapan nomor urut para kandidat telah selesai," jelasnya.

Dikatakan ketua KPU Kabupaten OI, untuk tahapan pemutakhiran data pemilih, sekarang sedang berjalan di tingkat desa dan Kecamatan.

"Kami berusaha semaksimal mungkin menverifikasi data pendidikan para calon, dengan kerjasama dari Dikti dan saat ini sudah 90 persen rampung prosesnya. Kita berharap pelaksanaan pemilihan serentak ini di Kabupaten Ogan Ilir dapat berjalan dengan baik," kata Annahrir.

Sementara itu Ketua Panwaslu OI Syamsul Alwi menjelaskan pihaknya saat ini sedang merumuskan format Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Untuk panwaslu Proses penganggaran mengalami sedikit kendala. Kita berharap kedepan akan lebih mudah," harapnya