INDRALAYA -- 10 orang anggota DPRD Sumsel Dapil 3, Rabu (19/8) melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus reses kesiapan Pilbup Kabupaten Ogan Ilir, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir Jalan Raya Lintas Timur Km 34 Indralaya.
Kesiapan para penyelenggara dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD Sumsel saat Kunjungan Kerja (Kunker) tahap 2 Reses dapil sumsel 3 di kantor KPUD OI.
Anggota DPRD Sumsel
yang menghadiri reses antara lain Hardi Sopuan,
H Muchendi Mahzareki, H Gantada, Imron, Elyanuddin, Rozak Amin, Ike, Wiwin, Asweni dan H Surip.
H Muchendi Mahzareki, H Gantada, Imron, Elyanuddin, Rozak Amin, Ike, Wiwin, Asweni dan H Surip.
Kedatangan beberapa orang anggota DPRD Sumsel
itu, diterima Ketua KPU Kabupaten OI Annahrir SAg beserta Komisioner KPU Kabupaten OI
lainnya, dan Ketua Panwaslu OI Syamsul Alwi beserta anggota.
H Surip, selaku pimpinan rombongan dewan dan H Rozak, menanyakan
keabsahan jejak pendidikan para calon serta meminta informasi tentang
kesiapan pelaksanaan pemilu serentak.
Menurut Annahrir SAg, untuk saat ini, pihak panitia Adhock sudah
dibentuk, seperti 16 PPK dan 241 desa /kelurahan untuk PPS. Sedangkan
untuk Evaluasi TPS 940 dari Pileg dan Pilpres akan dikerucutkan menjadi
817 TPS.
"Tahapan 1 pilbup, adalah pencalonan, KPU Kabupaten OI sudah menerima 3
pasangan kandidat balon bupati dan wakil. Antara lain, dua kandidat
diusung dari Parpol dan satunya dari perseorangan. Dimana, saat ini lagi
proses verifikasi. Insyallah pada tanggal 24 Agustus nanti tahapan
penetapan calon, dan tanggal 25 penetapan nomor urut para kandidat telah
selesai," jelasnya.
Dikatakan ketua KPU Kabupaten OI, untuk tahapan pemutakhiran data pemilih, sekarang sedang berjalan di tingkat desa dan Kecamatan.
"Kami berusaha semaksimal mungkin menverifikasi data pendidikan para
calon, dengan kerjasama dari Dikti dan saat ini sudah 90 persen rampung
prosesnya. Kita berharap pelaksanaan pemilihan serentak ini di Kabupaten
Ogan Ilir dapat berjalan dengan baik," kata Annahrir.
Sementara itu Ketua Panwaslu OI Syamsul Alwi menjelaskan pihaknya
saat ini sedang merumuskan format Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Untuk panwaslu Proses penganggaran mengalami sedikit kendala. Kita
berharap kedepan akan lebih mudah," harapnya