Laman

"46 Tahun KORPRI Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa"

Rabu, 09 September 2015

PENDATAAN ULANG PNS / ASN

http://pupns.bkn.go.id/
JAKARTA- Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tanggal 22 Mei 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 (e-PUPNS 2015), maka Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara telah memprogramkan pendataan ulang bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.
Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online dan dilaksanakan sejak bulan Juli dan berakhir pada
Desember 2015. Untuk proses pemutakhiran data ini setiap PNS memulai dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya PNS, melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan/melengkapi data yang belum lengkap/tersedia di database BKN.
Sampai minggu pertamaSeptember 2015 baru Sebanyak 28 persen instansi pusat sudah mendaftar sejak sistem pendataan ulang PNS elektronik (e-PUPNS) dibuka resmi 1 September. Namun, registernya belum dilengkapi data-data yang dibutuhkan BKN.
 TUJUAN PENDATAAN KEPEGAWAIAN SECARA ELEKTRONIK (E-PUPNS), adalah
  1. Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.
  2. Membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya.
"Hingga hari ini ‎sudah 28 persen instansi pusat yang daftar ke e-PUPNS. Sedangkan daerah baru sekitar lima persen. Namun mereka baru dalam tahap registrasi dan belum ada yang mengentry data lengkap," kata Karo Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Selasa (7/9).
Menurut Tumpak, hal itu terjadi instansi masih melakukan sosialisasi internal. Ada instansi yang kan melakukan pendataan secara bersama-sama dengan dibantu petugas  dari BKD/Biro Kepegawaian. Ada juga yang memerintahkan agar masing-masing mengentry sendiri .
‎"Tidak masalah kalau datanya belum dientry. Masih ada waktu panjang hingga 31 Desember 2015. Meski begitu kami mengimbau, bagi instansi yang sudah paham dengan mekanisme e-PUPNS, silakan melakukan entry data secepatnya agar BKN mudah melakukan analisa data," tegas Tumpak.