Laman

"46 Tahun KORPRI Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa"

Senin, 04 Januari 2016

POLITIK NASIONAL : PARTAI GOLONGAN KARYA


Jakarta - Per 31 Desember 2015 tak ada kepengurusan Golkar yang sah diakui pemerintah. Di saat Golkar memasuki masa gelap, aroma persaingan antara dua eks Ketum Golkar yakni Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla justru semakin terang benderang (Detik.Com).
Kedua eks Ketum Golkar ini seolah berlomba mencari solusi bagi perpecahan Golkar yang semakin merajalela. Lalu siapa yang bakal benar-benar jadi penyelamat Golkar?
Aroma rivalitas JK dan Akbar Tandjung di tengah perpecahan Golkar ini sudah lama tercium sejak Golkar resmi pecah setelah Agung Laksono terpilih menjadi Ketum Golkar Munas Ancol pada Desember 2014. Saat itu kedua kubu bertarung bebas, saban hari kedua kubu saling melempar serangan.
Sementara itu pilkada serentak semakin dekat. Saat itu ancaman terbesar Golkar adalah tak bisa ikut pilkada karena adanya dualisme kepengurusan Golkar. Kala itu Akbar menyarankan digelar Munaslub untuk menyelamatkan Golkar menghadapi pesta demokrasi serentak di 267 daerah itu, namun usul Akbar tak diterima.
Wapres Jusuf Kalla muncul sebagai penyelamat. JK menjadi inisiator islah parsial Golkar. Menghadapi ancaman gagal ikut pilkada, usulan JK pun disepakati kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Keduanya meneken kesepakatan islah parsial dan membentuk tim penjaringan calon kepala daerah dari Golkar.
Islah parsial seolah jadi gencatan senjata antara kubu Agung dan Ical. Namun islah parsial tak  bertahan lama, kedua kubu tak bisa bersabar untuk saling serang lagi. Sebab meskipun islah parsial proses hukum perebutan kepengurusan Golkar masih terus berjalan.
Sampai kemudian MA memperkuat putusan PTUN, memerintahkan Menkum HAM mencabut SK Golkar hasil Munas Ancol. Namun MA tak juga meminta Menkum HAM menerbitkan SK untuk Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.
Menkum HAM kemudian mencabut SK Golkar hasil Munas Ancol di penghujung tahun 2015 lalu. Persoalan perpecahan Golkar pun masuk babak baru, setelah 31 Desember 2015 tak ada lagi Golkar yang sah diakui oleh pemerintah. Sebagian orang menyebut Golkar telah berakhir, tak sedikit yang menyindir Golkar telah bubar. Kini yang diakui pemerintah hanyalah Golkar hasil Munas Riau yang masa berlakunya sampai akhir tahun 2015 lalu.
Pada saat Golkar memasuki masa kegelapan ini Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla kembali menawarkan solusi penyelamatan Golkar. Jusuf Kalla mengusulkan agar digelar rapimnas untuk memperpanjang masa kepengurusan Golkar hasil Munas Riau pimpinan Aburizal Bakrie, namun Akbar punya pandangan hanya munas-lah solusi satu-satunya untuk mengakhiri masa kegelapan Golkar.
Bagi Akbar saat ini munas mutlak dilakukan untuk mengakhiri polemik perpecahan Golkar yang berkepanjangan. Perpecahan Golkar, bagi Akbar, telah mengantarkan Golkar jadi partai gagal di pilkada serentak dan tren penurunan suara Golkar semakin menghkhawatirkan. Bagi Akbar, usul JK agar digelar rapimnas untuk memperpanjang masa kepengurusan Munas Riau tak punya legal standing.
"Ya pandangan kami dari wantim begitu karena sejak awal kami juga berpikir penyelesaian konflik itu melalui munas," kata Akbar kepada detikcom, Senin (4/1/2016).
Tak hanya mendorong Munas dan menganggap usul JK tak punya legal standing, Akbar juga mengirim pesan bahwa tak hanya JK eks Ketum Golkar, dan eks ketum Golkar tak punya kewenangan untuk melangkah di luar AD/ART partai.
"Pak JK mantan ketum betul, tapi kan mantan ketum tidak hanya Pak JK, saya kan juga ketum pertama di era reformasi yang membawa Golkar meraih kemenangan. Kemudian Aburizal juga mantan ketum, Agung pun mantan ketum paling tidak Munas Ancol. Sedangkan secara formal kita kan hanya menjadi mantan ketum, tokoh, tidak punya kewenangan dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau memperpanjang kepengurusan apa iya bisa, " ingat Akbar.

Lalu siapa yang bakal jadi penyelamat Golkar?