Laman

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT OGAN ILIR SIAP MENSUKSESKAN ASIAN GAMES 2018 DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN 18-8-2018

Selasa, 26 April 2016

HM ILYAS BUPATI OGAN ILIR IKUTI DIKLAT PEMERINTAHAN DI KEMENDAGRI DI JAKARTA

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan peran strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Nawacita, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengadakan Pembekalan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah tentang Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angakatan I Tahun 2016.
Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2016  berlangsung dari tanggal 22 April sampai 25 April 2016 (4 hari) itu,  diikuti oleh 92 peserta terdiri dari 78 orang Bupati, 11 orang Walikota dan 3 orang Wakil Bupati
dari seluruh Indonesia hasil Pilkada serentak, 9 Desember 2015.
Kegiatan yang dipusatkan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Badan Diklat) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan itu, dibuka secara resmi Mendagri Tjahjo Kumolo. 

Mentri Dalam Negeri RI dalam sambutan pembukaan antara lain mengatakan,  "Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat yang harus senantiasa dibangun," pesan Tjahjo Kumolo seraya meminta KDH atau siapapun tidak menggunakan calo atau makelar jika ingin bertemu dengannya, termasuk melalui keluarga, tetapi langsung melalui staf resminya.
Terkait dengan soal perangkat daerah yang akhir-akhir ini kerap terseret urusan hukum, Tjahjo berharap komunikasi antar KDH dengan aparat penegak hukum di daerah harus terjalin baik.
Dia berharap minimal Kepala Daerah harus diberitahu sebelumnya, jika akan ada pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kami sudah berkoordinasi dan minta pada Kejaksaaan Agung dan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa atau apapun, minimal KDHnya dikasih tahu. Salahnya apa, cukup tidak alat bukti," ujarnya.

Dikatakan Tjahjo, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu karena Kepala ataupun staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kerap bolak-balik dipanggil baik itu oleh Kejaksaan maupun KPK tanpa ada komunikasi yang baik dengan KDH.

"Banyak pembangunan yang bermasalah, yang terhambat karena aparatur di SKPD,

baik itu kepala maupun stafnya bolak balik dipanggil.
Makanya kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Agung dan dan KPK agar KDH diberi tahu terlebih dahulu sebelum kepala SKPD atau stafnya dipanggil," ungkap Tjahjo.