Laman

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT OGAN ILIR SIAP MENSUKSESKAN ASIAN GAMES 2018 DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN 18-8-2018

Selasa, 09 Agustus 2016

KANTOR KP2KP INDRALAYA LAKUKAN SOSIALISASI TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK) DI PEMKAB OGAN ILIR

INDRALAYA Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir  melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Indralaya dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kayuagung yang terletak di Jl. Ahmad Yani Palembang menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di ruang Rapat Bupati Ogan Ilir, Senin, 8 Agustus 2016.
Turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut, para kepala SKPD, Kepala Kantor KPP Pratama Kayuagung, KP2KP Indralaya sebagai penyelenggara Sosialisasi, para asisten  setda dan staf ahli bupati.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Ogan Ilir HM. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM mengharapkan partisipasi seluruh PNS Pemkab Ogan Ilir dan warga Ogan Ilir, terutama para wajib pajak yang termasuk dalam program pengampunan pajak (Tax Amnesty) sosialisasi pengampunan pajak terutama pajak tambahan penghasilan ini sangat penting, agar di kemudian hari tidak berhadapan dengan sanksi administrasi ataupun sanksi denda dan sanksi hukum.
Menurutnya, pengampunan pajak juga terkait pula dengan kelangsungan pembangunan di daerah karena sebagai penggerak investasi dan ekonomi daerah. Lanjutnya, pemerintah mencanangkan program amnesti pajak sejak tanggal 1 Juli 2016. “Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum melaporkan hartanya dengan membayar sejumlah uang tebusan yang relatif rendah,” tambahnya.
Kami atas nama pemerintah Kab. Ogan Ilir mengajak dan menghimbau kepada seluruh SKPD untuk mencari terobosan dalam meningkatkan PAD Ogan Ilir, meningkatkan efektifitas dan meningkatkan kinerja dengan penuh semangat serta ikut mensukseskan pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang di programkan oleh pemerintah pusat.
Kepala Kantor Pelayan Pajak Pratama Kayuagung dalam sambutannya menyebutkan bahwa Amnesty Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.
Sedangkan Kepala KP2KP Indralaya dalam sosialisasinya mengatakan bahwa seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan hukum dapat mengikuti fasilitasi pengampunan pajak, kecuali bagi yang sedang dilakukan proses penydikan dan berkas penyidikannya telah P-21, sedang menjalani proses pengadilan kasus perpajakan, dan sedang menjalani hukuman perpajakan.
Selanjutnya, wajib pajak menyampaikan permohonan amnesty pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, dengan periode I sejak tanggal diundangkan UU pengampunan pajak sampai 30 September 2016, Periode II sejak 01 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016, dan Periode III sejak 01 Januari 2017 sampai 31Maret 2017, dengan tarif pajak yang belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015 sangat rendah yakni 2 %, 3 % dan 5 %, namun kata beliau bila telah melewati periode III maka wajib pajak diberikan tarif normal dan sanksi hingga 200 %.  Pengampunan/Amnesty Pajak berlaku bagi harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan yakni tahun 2015 baik harta di dalam negeri maupun harta yang berada di luar negeri.