Laman

" PEMERINTAH DAN MASYARAKAT OGAN ILIR MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KE-14 KABUPATEN OGAN ILIR 7 JANUARI 2018, SEMOGA OGAN ILIR TETAP JAYA DAN MENJADI TERDEPAN"

Kamis, 15 Maret 2018

Dinas Kominfo Ogan Ilir adakan sosialisasi PPID pembantu dan lapor SP4N

Indralaya, Ogan Ilir_ Bertempat di ruang rapat Bupati Ogan Ilir kamis tanggal 15 Maret 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir mengadakan sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu dan Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (SP4N) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.


Acara sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekda Ogan Ilir H. Herman SH, dihadiri oleh Asisten III  Drs. Sriyono dan kepala OPD serta para camat, PPID Pembantu dan Pejabat Penghubung Lapor SP4N di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.


Dalam arahannya Sekda mengatakan melihat begitu pentingnya tugas PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik maka PPID merupakan ujung tombak dalam menciptakan semangat transparansi atau keterbukaan di lingkungan badan publik (OPD) guna memenuhi permintaan informasi oleh pemohon informasi. Selanjutnya sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N dibentuk untuk merealisasikan kebijakan "No wrong door policy" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani.


Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir Drs. Yohanas M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar PPID Pembantu bisa memahami tugas dan fungsinya tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik, dan juga agar Pejabat Penghubung Lapor SP4N dapat mengelola pengaduan masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi. Hasil yang diharapkan dari sosialiasi ini agar dapat terciptanya suatu sistem informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, serta terciptanya pemerintah yang responsif dan memanfaatkan data pengaduan sebagai salah satu input dalam pengambilan kebijakan.